LEGISLASI DALAM PRAKTIK KEBIDANAN


BAB I

PENDAHULUAN

 

A.      Latar Belakang

Bidan merupakan seseorang yg telah mengikuti program pendidikan bidan yg diakui di negaranya, telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memenuhi kualifikasi untuk didaftar (register) dan atau memiliki ijin yg sah (lisensi) untuk melakukan praktik bidan. Bidan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan kualitas kesehatan masyarakat, karena bidan dengan ilmu kebidanannya dapat membantu meningkatkan kesehatan masyarakat khususnya ibu-ibu  mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, serta pemberian ASI ekslusif pada bayi dengan selamat. Bidan juga berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari terjadinya kerusakan akibat persalinan serta berusaha mengembalikan alat reproduksi ke keadaan normal. Tiap profesi pelayanan kesehatan dalam menjalankan tugasnya di suatu institusi mempunyai batas jelas wewenangnya yang telah disetujui oleh antar profesi dan merupakan daftar wewenang yang sudah tertulis.

Bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan pemberi pelayanan kepada masyarakat harus memberikan pelayanan yang terbaik demi mendukung program pemerintah untuk pembangunan dalam negeri, salah satunya dalam aspek kesehatan. Untuk menyelenggarakan praktik, bidan harus mempunyai izin praktik sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dalam Permenkes 1464. Sebelum bidan melaksanakan praktik, terlebih dahulu harus melalui proses legislasi yaitu proses pembuatan undang-undang atau penyempurnaan perangkat hukum yang sudah ada melalui serangkaian kegiatan sertifikasi(pengaturan kompetensi), registrasi(pengaturan kewenangan), dan lisensi(pengaturan penyelenggaraan kewenangan ). Rencana yang sedang dijalankan oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI) sekarang adalah dengan mengadakan uji kompetensi terhadap para bidan, minimal sekarang para bidan yang membuka praktik atau memberikan pelayanan kebidanan harus memiliki ijasah setara D3. Jika tidak lulus dalam uji kompetensi, maka bidan tersebut tidak bisa menjalankan profesinya. Karena syarat untuk berprofesi adalah memiliki surat izin yang dikeluarkan setelah lulus uji kompetensi. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan.

B.       Tujuan

1.                  Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan laporan ini yakni agar masyarakat mengetahui bahwa tenaga kesehatan dalam hal ini seorang bidan dalam melaksanakan praktiknya terlebih dahulu melalui proses yang disebut dengan legislasi. Ini berarti seorang bidan tidak secara sembarangan atau semena-mena dalam menjalankan praktiknya karena telah sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan.

2.                  Tujuan Khusus

Tujuan khusus agar mahasiswa kebidanan lebih memahami dan menghayati bahwa profesi yang akan ditekuninya nanti bukanlah profesi yang mudah, karena harus memiliki legislasi yakni salah satunya uji kompetensi.

C.      Manfaat

Manfaat dari pembuatan laporan ini adalah mengetahui bahwa profesi bidan dalam melaksanakan praktiknya terlebih dahulu melalui proses legislasi meliputi sertifikasi, registrasi dan lisensi serta izin praktik setelah lulus uji kompetensi. Sehingga memberi perlindungan terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan begitu dapat memberikan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan.

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

 

A.      Pengertian Legislasi

Legislasi adalah proses pembuatan undang-undang atau penyempurnaan perangkat hukum yang sudah ada melalui serangkaian kegiatan sertifikasi (pengaturan kompetensi), registrasi (pengaturan kewenangan), dan lisensi (pengaturan penyelenggaraan kewenangan). Rencana yang sedang dijalankan oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI) sekarang adalah dengan mengadakan uji kompetensi terhadap para bidan. Uji kompetensi adalah  minimal sekarang para bidan yang membuka praktek atau memberikan pelayanan kebidanan harus memiliki ijasah setara D3.

Uji kompetensi yang dilakukan merupakan syarat wajib sebelum terjun ke dunia kerja. Uji kompetensi itu sekaligus merupakan alat ukur apakah tenaga kesehatan tersebut layak bekerja sesuai dengan keahliannya. Mengingat maraknya sekolah-sekolah ilmu kesehatan yang terus tumbuh setiap tahunnya.Jika tidak lulus dalam uji kompetensi, jelas bidan tersebut tidak bisa menjalankan profesinya. Karena syarat untuk berprofesi adalah memiliki surat izin yang dikeluarkan setelah lulus uji kompetensi.

B.       Tujuan Legislasi

Tujuan legislasi adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan. Bentuk perlindungan tersebut adalah meliputi :

1.    Mempertahankan kualitas pelayanan

2.    Memberi kewenangan

3.    Menjamin perlindungan hukum

4.    Meningkatkan profisionalisme

SIB (Surat Izin Bidan) adalah bukti Legislasi yang dikeluarkan oleh DEPKES yang menyatakan bahwa bidan berhak menjalankan pekerjaan kebidanan.

 

 

 

C.      Peranan Legislasi

Peranan legislasi adalah menjamin perlindungan pada masyarakat pengguna jasa profesi dan profesi sendiri, legislasi sangat berperan dalam pemberian pelayanan professional. Dalam memberikan pelayanan ada hal-hal yang dapat menyebabkan ketidakpuasan pasien atau masyarakat, diantaranya:

1.    Pelayanan yang tidak aman

2.    Sikap petugas yang kurang baik

3.    Kurangnya komunikasi

4.    Salah prosedur

5.    Kurangnya sarana prasarana

6.    Kurangnya informasi

Selain hal-hal yang dapat menyebabkan ketidakpuasan pasien, adapula kriteria agar bidan dikatakan professional, yaitu:

1.    Mandiri

2.    Peningkatan kompetensi

3.    Praktek berdasarkan evidence based

4.    Menggunakan beberapa sumber informasi

Uji kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan,keterampilan dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi.

1.      Tujuan Uji Kompetensi :

a.       Menegakkan akuntabilitas professional

b.      Menegakkan standar dan etika profesi

c.       Penilaian mutu lulusan pendidikan bidan

d.      Menjaga kepercayaan publik terhadap profesi

2.      Sistem uji kompetensi tenkes ( SK 179/2011)

a.       Bersifat Nasional, dikelola di pemerintah pusat leh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia bersama MTPK dan Organisasi Profesi

b.      Soal uji disusun berdasarkan standar kompetensi, blue print dan kisi-kisi soal yang dikembangkan leh team nasional

c. pelaksanaan uji kompetensi dilakukan oleh institusi pendidikan yang telah terakreditasi bersamaan dengan ujian akhir (exam)

 

3.      Pendekatan uji kompetensi

a.       Untuk menilai kompetensi tingkatan pengetahuan (Know/ Know How) dapat diuji dengan metode MTQ yang fokusnya menanyakan tentang konsep/penerapan konsep pada asuhan kebidanan

b.      Untuk menilai kompetensi tingkat show how, dapat diuji dengan Objective Structure Clinical Examination (OSCE) – untuk menilai kemampuan klinik dan komunikasi

c.       Untuk menilai kompetensi tingkat does, dilakukan dengan metode work-based assessment yaitu dengan menilai kompetensi bidan menggunakan metode portfolio, Direct Observational Procedural Skill (DOPS) – Mini cek

4.      Pelaksanaan uji kompetensi

a.       Dijadwalkan 3kali setahun (April, Agustus dan November)

b.      Jumlah 180 soal dan disediakan waktu 3 jam

c.       Jenis soal yang digunakan adalah MCQ dengan alternatif jawaban (a,b,c,d,e)

d.      Sejumlah soal disajikan dalam bentuk kasus (vignet)

e.       Dilaksanakan pada institusi pendidikan terpilih

f.       Diikuti oleh mahasiswa tingkat akhir setelah lulus UAP (exit examination)

g.      Bagi peserta yang lulus diberi sertifikat kompetensi digunakan untuk mengurus STR 

h.      STR berlaku nasional, bernomer.

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

PEMBAHASAN

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NOMOR 900/MENKES/SK/VII/2002 di buat untuk menyempurnakan permenkes nomor 572 tentang registrasi dan praktik bidan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Sedangkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NOMOR 1464/MENKES/PER/X/2010 di buat untuk melaksanakan ketentuan bahwa kesehatan perlu mengatur izin dan penyelenggaraan Praktik bidan yaitu pada pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 serta menyelaraskan kewenangan bidan dengan tugas pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yaitu merevisi permenkes Nomor HK. 02.02/Menkes/149/I/2010.

A.    Pertimbangan Peraturan Menteri Kesehatan

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1464/MENKES/PER/X/2010 TAHUN 2010
TENTANG
IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:

a.         bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan perlu mengatur Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;

b.         bahwa dalam rangka menyelaraskan kewenangan bidan dengan tugas pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang merata, perlu merevisiPeraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/149/1/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;

c.    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hurufb, perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri Kesehatan tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

 

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7.  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

8.  Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan;

9.  Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 938/Menkes/SK/VIII/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan;

10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 161/Menkes/Per/I/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.

 

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN
. (tertera dalam bagan)

KEPUTUSANMENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 900/MENKES/SK/VII/2002

TENTANG

REGISTRASI DAN PRAKTIK BIDAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah perlu diadakanpenyempurnaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor572/Menkes/Per/VI/1996 tentang Registrasi dan Praktik Bidan.

 

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3495);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839);

3.    Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4.    Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3637);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);

6.    Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4090);

7.    Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan
Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4095);
196

8.    Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelengaraan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);

9.    Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);

10.  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1994 tentang
Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap;

11.  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang
Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap;

12.  Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor
1446.A/Menkes-Kessos/SK/IX/2000
tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Perpanjangan Masa Bakti Bidan PTT dan Pengembangan
Karier Bidan Pasca PTT;

13.  Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

 

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG REGISTRASI
DAN PRAKTIK BIDAN.
(tertera dalam bagan)

 

BAB

Permenkes

NOMOR 900/MENKES/SK/VII/2002

BAB

Permenkes

NOMOR 1464/MENKES/PER/X/2010

I

Ketentuan Umum

a)      Dinyatakan bahwa definisi bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti program pendidikan bidan dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan berlaku

b)      Kepemilikan SIB (surat izin bidan) dan SIPB (surat izin praktik bidan).

I

Ketentuan Umum

a)      Definisi seorang bidan bukan hanya yang telah mengikuti program pendidikan kebidanan namun telah ter Registrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b)      Perubahan SIB (surat izin bidan) menjadi STR (surat tanda registrasi). STR adalah bukti tertulis yang di berikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang di registrasi setelah memiliki sertifikat kompetensi sedangkan SIB hanya bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pelayanan asuhan kebidanan di Indonesia.

c)      Kepemilikan SIKB yaitu bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.

II

Pelaporan dan Registrasi

 

a)      Ketentuan untuk pelaporan peserta didik yang baru lulus ke Dinas Kesehatan provinsi

b)      Kewajiban untuk registrasi bagi bidan yang baru lulus

c)      Penerbitan SIB oleh kepala Dinas Kesehatan Propinsi

d)      Kewajiban untuk kepemilikan SIB termasuk untuk Bidan luar negeri

e)      Pembaharuan SIB

II

Perizinan

a)      Bidan dapat praktik mandiri atau di fasilitas pelayanan kesehatan

b)      Minimal pendidikan Bidan adalah dIII kebidanan

c)      Kewajiban memiliki SIKB untuk Bidan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan

d)      Kewajiban memiliki SIPB untuk Bidan yang praktik mandiri

e)      Kewajiban memiliki STR, SIKB, dan SIPB yang di keluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/Kota

f)       Kewenangan Bidan untuk hanya menjalankan praktik/ kerja paling banyak 1tempat kerja dan 1tempat praktik

g)      Masa berlaku SIKB dan SIPB

III

Masa Bakti

Masa bakti Bidan sesuai dengan ketentuan peraturan UUD

III

Penyelenggaraan Praktik

a)      Kewenangan Bidan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan ibu, anak, kespro dan kb

b)      Kewenangan Bidan untuk menjakankan program pemerintah

c)      Kewenangan Bidan yang menjalankan praktik kebidanan di daerah yang tidak ada dokter

d)      Syarat minimal pendidikan untuk Bidan yang bekerja di daerah yang belum ada dokter

e)      Kewajiban Bidan dalam melaksanakan praktik atau kerja dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan profesi

f)       Hak Bidan dalam melaksanakan praktik atau kerjanya.

 

IV

Perizinan

a)      Kewajiban Bidan untuk memiliki SIPB

b)      Masa berlaku untuk SIPB

c)      Kewajiban Bidan untuk meningkatkan ilmu dan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan

IV

Pencatatan dan pelaporan

Kewajiban Bidan untuk melakukan pencatatan dan pendokumentasian sesuai dengan pelayanan yang di berikan

V

Praktik Bidan

Kewenangan Bidan untuk memberikan pelayanan yang meliputi pelayanan kebidanan, KB, dan kesmas.

V

Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan melindungi masyarakat yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan.

VI

Pencatatan dan pelaporan

Kewajiban Bidan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan pelayanan yang di berikan

VI

Ketentuan peralihan

a)      Ketentuan untuk memiliki SIPB dan jangka waktunya bagi Bidan yang menjalankan praktik mandiri

b)      Ketentuan untuk memiliki SIKB bagi Bidan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan

VIII

Pembinaan dan pengawasan

a)      Kewajiban Bidan untuk mengumpulkan sejumlah angka kredit yang besarnya di tetapkan oleh organisasi profesi

b)      Kewajiban Bidan untuk mentaati peraturan yang berlaku

c)      Peraturan yang dilarang bagi bidan dalam menjalankan praktiknya

d)      Hal-hal yang terjadi apabila Bidan melanggar ketentuan yang ada di peraturan

VII

Ketentuan Penutup

 

IX

Sanksi

Sanksi bagi Bidan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang di atur dalam keputusan

 

 

X

Ketentuan peralihan

Ketentuan tentang peraturan kepemilikian SIB dan SIPB serta masa berlakunya.

 

 

XI

Ketentuan Penutup

 

 

 

 

            Berdasarkan analisayang di lakukan pada  tiap BAB permenkes NOMOR 900/MENKES/SK/VII/2002 dengan  NOMOR 1464/MENKES/PER/X/2010 , dapat di simpulkan bahwa permenkes NOMOR 900/MENKES/SK/VII/2002 menekankan kepada kepemilikan SIB dan SIPB dan permenkes NOMOR 1464/MENKES/PER/X/2010 menjelaskan bahwa seorang bidan adalah yang sudah ter Registrasi serta kewajiban Bidan untuk memiliki STR, SIKB dan SIPB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Contoh Kasus:

JEMBER- Kasus dugaan malpraktek kembali terjadi. Di Jember Jawa Timur, seorang ibu muda mengalami luka robek di bagian anusnya, hingga tidak bisa buang air. Diduga korban yang kini harus buang air besar melalui organ kewanitaannya, di sebabkan kelalaian bidan yang masih magang di puskesmas setempat yang menangani persalinannya. Kini kasus dugaan malpraktek ini di tangani Dinas Kesehatan Kota Jember.

Kasus dugaan malpraktek ini dialami Ika Agustinawati, warga Desa Semboro Kidul, Kecamatan Semboro, Jember. Ibu muda berusia 22 tahun ini, menjadi korban dugaan malpraktek, usai menjalani proses persalinan anak pertamanya, Irza Praditya Akbar. Melihat kondisi bayi yang besar, bidan praktek tersebut melakukan episiotomi atas pengawasan bidan puskesmas..

Diduga karena kecerobohan bidan yang masih magang saat menolong persalinannya di puskesmas Tanggul, Ika mengalami luka robek di bagian organ vital hingga ke bagian anus. Akibatnya, selain terus-terusan mengalami kesakitan, sejak sebulan lalu korban terpaksa buang kotoran melalui alat kelaminnya.

Saat menjalani proses persalinan 3 Februari 2011 lalu, korban dibantu oleh beberapa bidan magang, atas pengawasan bidan puskesmas. Namun, salah seorang bidan magang diduga melakukan kesalahan saat menggunting dinding kemaluan korban.

Terkait kasus ini pihak puskesmas Tanggul saat ini belum memberikan keterangan resmi. Namun, salah seorang bidan magang di duga melakukan kesalahan saat menggunting dinding kemaluan korban.

Terkait kasus ini pihak puskesmas Tanggul saat ini belum memberikan keterangan resmi. Namun, kepala Dinas Kesehatan Kota Jember tengah menangani kasus ini.

Jika terbukti terjadi malpraktek, Dinas Kesehatan berjanji akan menjatuhkan sanksi terhadap petugas persalinan tersebut, sesuai ketentuan yang berlaku.

 

 

 

Identifikasi Kasus

Sesuai dengan PERMENKES 1464/MENKES/PER/X/2010 pasal 10 ayat 3a bahwa bidan di berikan kewenangan melakukan episiotomi, tetapi melakukannya harus terdapat indikasi-indikasi tertentu di antaranya : jalan lahir sempit, bayi terlalu besar, ukuran panggul sempit.

Pada kasus diatas bidan melakukan episiotomi atas indikasi bayi besar, namun bidan salah dalam melakukan pengguntingan organ kewanitaannya ( episiotomi ). Kesalahan tersebut menyebabkan ibu harus buang air besar melalui organ kewanitaannya. Jika bidan terbukti melakukan malpraktek, maka bidan akan dipidana sesuai ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan.

B.Uji Kompetensi

      Uji kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan,keterampilan dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi.

1.      Tujuan Uji Kompetensi :

a.       Menegakkan akuntabilitas profesional

b.      Menegakkan standar dan etika profesi

c.       Penilaian mutu lulusan pendidikan bidan

d.      Menjaga kepercayaan publik terhadap profesi

2.      Sistem Uji Kompetensi Tenkes ( SK 179/2011)

a.       Bersifat Nasional, dikelola di pemerintah pusat leh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia bersama MTPK dan Organisasi Profesi

b.      Soal uji disusun berdasarkan standar kompetensi, blue print dan kisi-kisi soal yang dikembangkan leh team nasional

c.       Pelaksanaan uji kompetensi dilakukan leh institusi pendidikan yang telah terakreditasi bersamaan dengan pelaksanaan ujian akhira (exit exam)

3.      Pendekatan Uji Kompetensi

a.       Untuk menilai kompetensi tingkatan pengetahuan (Know/ Know How) dapat diuji dengan metode MTQ yang fokusnya menanyakan tentang konsep/penerapan konsep pada asuhan kebidanan

b.      Untuk menilai kompetensi tingkat show how, dapat diuji denganObjective Structure Clinical Examination (OSCE) – untuk menilai kemampuan klinik dan komunikasi

c.       Untuk menilai kompetensi tingkat does, dilakukan dengan metodework-based assessment yaitu dengan menilai kompetensi bidan menggunakan metode portfolio, Direct Observational Procedural Skill (DOPS) – Mini cek

4.      Pelaksanaan Uji Kompetensi

a.       Dijadwalkan 3kali setahun (April, Agustus dan November)

b.      Jumlah 180 soal dan disediakan waktu 3 jam

c.       Jenis soal yang digunakan adalah MCQ dengan alternatif jawaban (a,b,c,d,e)

d.      Sejumlah soal disajikan dalam bentuk kasus (vignet)

e.       Dilaksanakan pada institusi pendidikan terpilih

f.       Diikuti oleh mahasiswa tingkat akhir setelah lulus UAP (exit examination)

g.      Bagi peserta yang lulus diberi sertifikat kompetensi digunakan untuk mengurus STR 

h.      STR berlaku nasional, bernomer nasional yang ditetapkan leh MTKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BAB IV

PENUTUP

 

A.    Kesimpulan

Legislasi adalah proses pembuatan undang-undang atau penyempurnaan perangkathukum yang sudah ada melalui serangkaian kegiatan sertifikasi (pengaturan kompetensi), registrasi (pengaturan kewenangan), dan lisensi (pengaturan penyelenggaraan kewenangan). Tujuan dilakukannya legislasi adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan. Salah satu yang harus dilalui oleh seorang bidan sebelum dapat bekerja dan mengajukan permohonan SIB adalah melewati uji kompetensi.

Contoh legislasi dalam praktik kebidanan dapat dilihat dari segi sertifikasi berupa ijasah yang di dapat oleh seorang bidan setelah selesai menempuh pendidikan, segi uji kompetensi berupa tes yang diberikan kepada bidan setelah lulus pendidikan. Lalu STR yaitu berupa tanda bahwa bidan tersebut telah lulus dalam uji kompetensi dan telah memenuhi persyaratan. Dan dari segi SIKB-SIPB, contohnya seorang bidan yang ingin bekerja di suatu institusi kesehatan harus memiliki SIKB, dan jika ingin membuka suaatu BPM maka harus memiliki SIPB.

B.       Saran

Mengingat pentingnya peranan legisalsi dalam praktik kebidana, maka diharapkan seorang bidan mengikuti serangkaian kegiatan yang telah diatur dalam legisalsi guna menjamin pelayanan yang diberikan di masyarakat.

 

 

 

 

 

 

 

 

0 Responses to “LEGISLASI DALAM PRAKTIK KEBIDANAN”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s